Category Archives: Uncategorized

Densus 88 Siap Gerak Demi Indonesia Maju

Densus 88 Siap Gerak Demi Indonesia Maju

Namun pembahasannya dimulai tak lama setelah kematian Siyono di tangan Densus 88. ”Kasus Siyono mengingatkan orang akan terduga teroris yang sebelumnya mati ditembak,” ujar Syafi’i. Anggota Densus 88 menangkap Siyono pada 9 Maret lalu. Polisi menuduh dia sebagai kepala gudang senjata jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Empat hari kemudian, Siyono ”pulang” ke keluarga di Klaten, Jawa Tengah, tanpa nyawa.

Menurut polisi, Siyono mencoba kabur dalam perjalanan menuju penyimpanan senjata di sekitar Candi Prambanan. Kala itu kepala Siyono terbentur benda tumpul ketika berkelahi dengan aparat pengawal. Namun hasil autopsi menunjukkan hal berbeda. Kematian Siyono diduga akibat patahan tulang iga yang menusuk saraf jantung. Memang di kepala Siyono ada luka lebam, tapi otaknya masih putih tanpa bekas perdarahan. Di tangan Siyono tak ada pula bekas luka yang menunjukkan ia pernah melawan aparat.

Di samping perpanjangan masa penangkapan, menurut Syafi’i, catatan anggota Panitia Khusus DPR berkaitan dengan kriminalisasi atas ucapan yang dianggap polisi mempromosikan terorisme, tak adanya jaminan hak asasi bagi terduga teroris, dan tak adanya kompensasi untuk korban salah tangkap. Sejumlah anggota Panitia Khusus juga mempersoalkan ”stempel” teroris yang hanya dipakai untuk pelaku kekerasan dari kalangan Islam. Keberatan soal stigmatisasi itu, menurut Syafi’i, antara lain disampaikan anggota Panitia Khusus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Gerindra.

Mereka mempertanyakan mengapa kekerasan oleh kelompok bersenjata di Papua, yang menewaskan aparat dan warga sipil, tak digolongkan sebagai aksi terorisme. ”Kami ingin definisi standar karena di RUU itu tak memadai,” ucap Syafi’i. Pemerintah tak menampik adanya potensi penyalahgunaan wewenang selama masa penangkapan yang diperpanjang. ”Itu yang akan kami coba sempurnakan dalam undang-undang ini,” kata Dhahana Putra. Menurut dia, pemerintah pun terbuka dengan berbagai masukan dan keberatan DPR.

”Rancangan ini sangat fleksibel untuk dibahas. Kami siap memberi argumentasi dan mencari titik temu,” ujar Dhahana.

Website : kota-bunga.net

HAM Menjadi Semakin Buruk Tiap Tahunnya

HAM Menjadi Semakin Buruk Tiap Tahunnya

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono, di masa penangkapan tujuh hari, polisi biasanya tak memberi tahu keluarga orang yang mereka tangkap. Selama masa penangkapan, terduga teroris juga tak didampingi pengacara. ”Kami menyebutnya pasal Guantanamo,” kata Supriyadi. Ia merujuk pada penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba. Selain karena pengamanannya yang superketat, penjara itu terkenal karena reputasi buruk dalam menggunakan berbagai metode penyiksaan ketika petugasnya menginterogasi tahanan terorisme. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar juga menganggap perpanjangan masa penangkapan menyalahi ”konsep penangkapan”.

Menurut dia, masa penangkapan itu hanya ”transisi” yang seharusnya berlangsung singkat. Di masa penangkapan, polisi harus secepatnya mencari bukti apakah seseorang melakukan atau merencanakan tindak pidana. Jika ada bukti, segera ditingkatkan ke penyidikan. ”Kalau tidak ada, ya, harus dibebaskan,” ucap Haris. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga memperingatkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan selama periode penangkapan yang diperpanjang. Komisioner Komnas HAM Manager Nasution mengatakan, dengan masa penangkapan tujuh hari saja, jumlah orang yang tewas di tangan Detasemen Khusus 88 Antiteror tak kurang dari 100 orang.

Padahal mereka belum tentu bersalah. ”Apalagi kalau sampai 30 hari,” ujar Manager Nasution, Kamis pekan lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Agus Riyanto menepis kecurigaan para aktivis. Menurut dia, masa penangkapan tujuh hari sering tidak cukup untuk menentukan terduga terorisme bisa diproses hukum atau dilepaskan. Apalagi penangkapan tak selalu berlangsung di tengah kota dengan akses yang serba gampang. Agus mencontohkan penangkapan di tengah hutan Poso, Sulawesi Tengah. ”Perjalanan ke pusat kota memakan waktu tiga hari.

Artinya kami hanya punya sisa waktu empat hari.” Menurut Agus, polisi pun tak mau terduga teroris mati selama masa penangkapan. ”Itu merugikan kami karena informasi jaringannya tak bisa diungkap,” katanya. Perpanjangan masa penangkapan dan penahanan, menurut Muhammad Syafi’i, termasuk yang mendapat catatan dari Panitia Khusus DPR. Apalagi pemerintah mengajukan revisi di tengah iklim yang kurang berpihak. Ide revisi ini memang muncul sejak peristiwa bom Thamrin.