Category Archives: News

Ekonomi Kreatif di Indonesia

WA WEB – T idak dimasukkannya ekonomi kreatif (ekraf) dalam jajaran Kementerian, sempat membuat pelaku eko- nomi kreatif kecewa. Namun, Presiden Joko Widodo lantas membesarkan hati para pelaku kreatif dengan mendirikan Badan Ekonomi Kreatif (BEK). Beberapa pihak menyambut optimis pembentukan Badan yang menaungi pekerja ekonomi kreatif ini. Optimisme karena Presiden memberikan kedudukan yang setingkat menteri untuk kepala badan dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden juga disambut optimis oleh sebagian pelaku ekonomi kreatif. Meski sebenarnya kekuasaan yang sama juga dimiliki beberapa Badan lainnya, seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), atau Badan Pusat Statistik (BPS). Namun sebagian lainnya khawatir mengubah kedudukan pengayom ekraf dari kementerian menjadi badan akan melemahkan posisinya. “Badan lebih bersifat operasional dan tidak dapat membuat kebijakan seperti kewenangan kementerian. Badan biasanya menjalankan kebijakan dari kementerian,” seperti disampaikan Lolly Amalia Abdullah, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kerja sama dan Fasilitasi, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK Kemenparekraf. “Saat ditemui dalam pertemuan dengan Kadin awal Februari lalu, Kepala BEK Triawan Munaf mengaku dirinya masih belum memiliki program tertentu yang akan dilakukan guna membantu pelaku industri kreatif. “Saya baru dilantik beberapa minggu, masih koordinasi dan ngobrol sana sini,” ujarnya beralasan. Ayah Sherina Munaf yang baru dilantik akhir Januari lalu ini mengaku sudah bertemu dengan mantan Menteri Parekraf Marie Elka Pangestu, berbagai komunitas dan penggiat ekonomi kreatif untuk mencari masukan apa yang dapat dilakuan Badan yang dipimpinnya itu ke depan.

“Banyak, banyak, masukan yang saya terima, tapi belum dapat saya jabarkan satu persatu. Sudah bertemu dengan Ibu Marie Elka juga,” katanya. Sayangnya, Triawan juga belum bisa berbicara banyak mengenai program prioritas. Mengenai apakah Badannya akan menggunakan cetak biru ekonomi kreatif yang sudah disusun Kementerian terdahulu, Triawan juga belum bisa berkomentar banyak. “Nanti baru akan saya bicarakan dengan pihak Kemenpar,” ujarnya singkat. Ketika ditanya kapan BEK bisa mulai berjalan efektif, Triawan memperkirakan bahwa badan yang dipimpinnya baru bisa berjalan dalam tiga bulan mendatang. Soal prioritas BEK, Triawan juga belum dapat memastikan bidang apa saja yang akan didahulukan. “Film sepertinya bisa menjadi salah satu pendorong. Sebab dalam proses film itu kan bisa mencakup semua sisi ekonomi kreatif,” terangnya. “Disitu kita bisa menonjolkan kuliner, fashion. Sementara dibelakang layar juga menggunakan teknologi, desain, dan sebagainya,” tambah Triawan. “Tapi itu masih belum pasti, saya masih mempelajari,” ujarnya lagi. Hal ini sedikit mengecewakan pelaku industri kreatif teknologi, seperti diutarakan Ferie.

“Disaat negara lain masuk ke digital kenapa kita malah mundur ke belakang?” sesalnya. “Pertanda apa coba, Facebook, Twitter, Path, semua masuk kesini (Indonesia),” imbuhnya. Hal senada disampaikan pula oleh Lolly, “semestinya kita memprioritaskan industri yang (kurva) tumbuhnya sedang tinggi dong. Justru disitulah ada potensi tumbuh. Bukan industri-industri yang pertumbuhannya sudah flat.” Namun belakangan, Triawan memasukkan juga unsur digital dalam tiga sektor prioritas badannya itu. Film, musik, dan aplikasi online (game dan e-commerce) yang akhirnya didapuk sebagai lokomotif ekonomi kreatif seperti dikutip Tempo. Dengan menjadikan ketiganya sebagai lokomotif, gerbong lain, yang diisi subsektor lain bisa ikut terdorong. Sehingga bisa maju bersama. “Saya ingin program yang berjalan itu sederhana, tapi berfokus dan bisa meledak di pasar dunia,” tuturnya. Berbenah Masih banyak PR yang harus disiapkan BEK. Mulai dari lokasi kantor, proses rekrutmen pegawai, pembentukan dirjen, penentuan program, hingga turunnya anggaran. Hingga saat ini, Triawan sepertinya masih disibukkan dengan identifikasi ekraf yang akan diayominya itu. Sebab, belum ada rencana ke depan, masih koordinasi soal rekrutmen pegawai dan pemilihan direktur, “Anggaran belom turun, kantor (juga) belom ada,” tuturnya.

Untuk pegawai, Triawan memimpikan BEK akan mengakomodir PNS dan profesional, meski ia mengaku belum punya mekanisme rekrutmennya. Namun, pelaku ekonomi kreatif digital Ferie Budiansyah, Direktur PT Tarie Mitra Utama Solusindo, sebuah perusahaan animasi, ragu bahwa Badan tersebut akan siap kerja dalam tiga bulan. Menurutnya, setidaknya dibutuhkan setahun hingga lembaga ini bisa merampungkan segala urusannya. “Dengan mesti menyelesaikan proses birokrasi, anggaran, kantor, serta karyawannya, saya kira Badan itu baru bisa berjalan dalam setahun,” komentarnya. Harapan Terbentuknya Badan Ekonomi Kreatif sepertinya menerbitkan harapan baru akan dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di sektor ini. BEK memang belum terlihat punya jalan yang jelas, seperti disebutkan sebelumnya. Serta seperti tertuang dalam salah satu kicauan Triawan (@triawan) tertanggal 19 Februari 2015, “Pasang kuping, pasang mata, kumpulkan fakta, analisa data”. Meski terkesan masih meraba-raba, sebenarnya pemerintahan yang lalu telah membuat cetak biru dan program yang bisa menjadi pondasi untuk menyusun strategi langkah selanjutnya. Berdasarkan catatan Kadin, kontribusi industri kreatif dalam perekonomian Indonesia terus meningkat. Rata-rata peningkatan sumbangan industri ini terhadap ekonomi nasional naik 5% pertahun. Jadi, jika pada 2010 nilai Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) ekraf mencapai Rp 185 triliun, pada 2013 mencapai naik menjadi Rp 215 triliun. 5,4 juta usaha industri kreatif yang ada, berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 12 juta jiwa pada 2013 atau sekitar 10,6 persen dari total angkatan kerja nasional. Industri kreatif yang di maksud disini terbagi menjadi 16 bidang, seperti musik, fashion, kerajinan, kesenian, film, kuliner, hingga game, animasi, dan teknologi. Jutaan industri kreatif ini berhasil menyumbang devisa negara lewat ekspor senilai Rp 119 triliun. Meski angka ini baru 5,72% dari total ekspor nasional, namun terus tumbuh 7,27% dari tahun ke tahun. Dari Kemendag hingga BEK Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009-2014, ekonomi kreatif memang menjadi perhatian tersendiri dengan memasukkannya ke dalam kementerian. Saat itu ekraf ditempatkan dibawah Kementerian Perdagangan dan Ekonomi Kreatif yang dikepalai Marie Elka Pangestu.

Kemenparekraf membagi pengurusan ekonomi kreatif dalam dua ditjen, yaitu yang berbasis seni budaya dan yang berbasis media, desain, iptek. Di tengah jalan, Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet dan memindahkan kepengurusan ekraf dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) seiring dengan berpindahnya Marie Elka Pangestu ke Kementerian itu. Saat itu, bukan hanya Kemenparekraf yang memantau perkembangan ekonomi kreatif. Seperti kita ketahui, beberapa instansi, baik kementerian maupun badan seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Riset dan Teknologi(Kemenristek), BPPT, dan BKPM. Tiap kementerian dan badan punya inisiatif sendiri. Kemenperin mendirikan Bali Creative Industry Center (BCIC) di Bali untuk menyokong 15 sektor industri kreatif disana. Sektor industri yang dirangkul antara lain periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, mode, dan permainan interaktif. Kemenkominfo juga punya program kompetisi pengembangan ekonomi kreatif bidang digital lewat Inaicta. Sementara BKPM juga punya perhatian khusus investasi bagi perkembangan ekonomi kreatif ini.

Khusus pengembangan ekraf berbasis media, Kemenparekraf membentuk Pusat Kreatif yang diinisiasi oleh Lolly. Berlatar tidak dipayunginya lagi ekraf dalam salah satu kementerian khusus yang mengundang protes pelaku industri kreatif. Serta inisiatif pembangunan ekraf dari masing-masing kementerian yang berjalan sendiri-sendiri, Kadin lantas mengusulkan dibentuk Badan Koordinasi (Pengembangan) Ekonomi Kreatif, seperti diaku Budyarto Linggowiyono, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Kreatif dan MICE kepada CHIP. Usulan pembentukan Badan menurut Budyarto lantaran mengingat fokus Presiden untuk merampingkan kabinet, “sehingga tak mungkinlah kami usulkan agar masuk dalam kementerian,” tuturnya. Dengan penekanan pada Koordinasi, disebutkan Budyarto agar inisiatif tiap kementerian dan badan yang punya kepentingan dalam ekonomi kreatif yang selama ini jalan sendiri-sendiri dapat saling bekerja sama. Permintaan ini lantas ditanggapi dengan membuat Badan Ekonomi Kreatif dengan Triawan Munaf sebagai Ketuanya.

Equanimity Bakal Dilelang

Malaysia akan melelang Equanimity, yang disebut-sebut milik Jho Low, pengusaha buron yang diduga terlibat dalam skandal pengelolaan yacht super-mewah dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Warga Malaysia menilai hasil lelang kapal pesiar yang diperkirakan seharga US$ 250 juta (sekitar Rp 3,6 triliun) itu bisa untuk membayar utang negara. Seperti dilansir The Star, kemarin, Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan lembaganya ingin mendapatkan nilai terbaik dari Equanimity setelah dikembalikan ke Malaysia. “Tujuan kami menarik kembali sebanyak mungkin uang yang kami dapatkan dari aset,” ujar Lim. Menurut dia, rencana lelang terhadap Equanimity segera dilakukan setelah dokumen dipastikan telah siap. Kapal pesiar Equanimity baru saja dikembalikan ke otoritas Malaysia oleh pemerintah Indonesia pada awal pekan ini. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo, atas pengembalian kapal tersebut. Melalui jaringan online, harga Equanimity bakal menciptakan rekor baru jika pemerintah Malaysia memutuskan melelangnya. Sebuah artikel di Boat International, situs web di Inggris, mencatat Lürssen Apoise sebagai yacht termahal yang pernah dilelang. Kapal pesiar itu dilelang seharga US$ 34,75 juta (sekitar Rp 500 miliar) pada 2010. Harga itu jauh lebih rendah dari nilai Equanimity. VesselsValue, sebuah perusahaan database valuasi kapal online yang berbasis di London, mengatakan harga Equanimity ditaksir US$ 175 juta (kurang-lebih Rp 2,5 triliun). Apoise dan Equanimity termasuk kategori superyacht yang mengacu pada kapal pesiar mewah yang dioperasikan secara komersial, yang panjangnya lebih dari 24 meter.

Hindari Sanksi WTO, Indonesia Tambah Impor Produk Amerika

BANDUNG — Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan Indonesia akan memperlebar keran impor bagi produk Amerika Serikat sebagai respons atas ancaman sanksi dari Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Menurut dia, penambahan impor menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengubah kebijakan yang membatasi masuknya sejumlah komoditas hortikultura dan hewani, seperti yang diprotes Amerika Serikat dan Selandia Baru. “Tak ada pilihan. Itu harus dibuka kalau kita mau perdagangan diteruskan,” kata dia di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Enggar mengaku tengah bersiap menandatangani surat persetujuan impor sejumlah barang dari Amerika Serikat, seperti kedelai, kapas, dan daging sapi. Menurut dia, tiga komoditas itu yang paling dibutuhkan di dalam negeri. Enggar memberi contoh kedelai dari Amerika yang memenuhi 98,3 persen kebutuhan. “Perajin tempe Hindari Sanksi WTO, Indonesia Tambah Impor Produk Amerika Pemerintah segera memberangkatkan tim negosiasi. dan tahu juga protes jika kedelai didatangkan dari luar Amerika,” ujar dia. “Daging juga kita buka. Kenapa harus dibatasi dari Australia saja?” Enggar menambahkan. Namun pemerintah juga meminta imbal balik.

Selain pembatalan pengajuan sanksi ke WTO, Enggar meminta Amerika memperbesar pasar untuk ekspor garmen dan tekstil dari Indonesia yang saat ini hanya 4 persen. “Saya bilang tolong ditambah, kasih prioritas tekstil dan garmen kita. Karena pasti impor kapas dari Amerika akan meningkat,” katanya. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat, mengatakan tidak keberatan dengan kenaikan impor kapas dari Amerika sebagai kompensasi atas terbukanya pasar ekspor garmen dan tekstil. “Ini akan menghasilkan solusi winwin, intinya bagaimana menciptakan tenaga kerja di masing-masing negara,” kata dia. Ade mengatakan kapas dari Amerika memasok 40 persen kebutuhan. “Sisanya dari Australia dan negara lain.” Pada tahap awal impor kapas tambahan dari Amerika sekitar 10 persen. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keenam pemasok pakaian jadi ke Amerika. Indonesia sempat berada di posisi tiga besar, tapi ekspornya anjlok karena kalah bersaing dengan Bangladesh dan Vietnam. Ade berharap, kenaikan ekspor garmen dan pakaian jadi bisa menaikkan posisi Indonesia. “Bisa di nomor empat atau lima. Menggeser Bangladesh atau Vietnam,” kata dia. Awal pekan ini, Amerika Serikat meminta WTO menjatuhkan denda US$ 350 juta atau sekitar Rp 5 triliun kepada Indonesia. Kasus ini bermula pada 2016, saat Indonesia menerbitkan 18 aturan yang dianggap sebagai hambatan nontarif untuk produk pertanian dan peternakan asal Amerika Serikat dan Selandia Baru. Produk yang terjegal aturan itu, antara lain, apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buahbuah kering, hewan ternak, ayam, dan daging sapi. Pemerintah Indonesia beralasan aturan ini bertujuan melindungi petani dan peternak lokal.

Namun Amerika dan Selandia Baru menilai aturan tersebut tidak sesuai dengan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan hasil kesepakatan anggota WTO. Keduanya mengadukan Indonesia ke WTO. Dalam sidang yang berlangsung pada 23 Desember 2016, Indonesia kalah. Kementerian Perdagangan mengajukan permohonan banding, tapi kalah. WTO pun mewajibkan Indonesia mengubah 18 aturan mulai 22 November 2017. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan akan membuat tim negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Menurut dia, pemerintah akan menilai apakah permintaan Amerika masuk akal atau tidak. Bila memungkinkan, kata Darmin, ada aturan yang diubah. Namun, untuk regulasi setara peraturan pemerintah dan undang-undang, Indonesia meminta waktu penyesuaian sampai 2020.