Hati-Hati Mengurus Reklamasi Bag2

Tergesa-gesa, mengejutkan, tapi, lebih dari itu, ia telah mengabaikan otoritas tertinggi di negeri ini sekaligus melecehkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Mei lalu. Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan para nelayan jelas memerintahkan penundaan proyek reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Gugatan ini ditujukan kepada izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta pada 2014.

Sebulan setelah putusan PTUN, Menteri Koordinator Kemaritiman saat itu, Rizal Ramli, memerintahkan menyetop seluruh kegiatan reklamasi sekaligus mengkaji lagi kebijakan tersebut. Menteri Luhut Pandjaitan telah menutup mata terhadap proses moratorium yang tengah berjalan. Alasan Luhut sungguh sulit dimengerti. Menurut dia, semua aspek dampak berbahaya bagi lingkungan, nelayan, juga pembangkit listrik, ternyata tak ada.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *