HAM Menjadi Semakin Buruk Tiap Tahunnya

HAM Menjadi Semakin Buruk Tiap Tahunnya

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Supriyadi Widodo Eddyono, di masa penangkapan tujuh hari, polisi biasanya tak memberi tahu keluarga orang yang mereka tangkap. Selama masa penangkapan, terduga teroris juga tak didampingi pengacara. ”Kami menyebutnya pasal Guantanamo,” kata Supriyadi. Ia merujuk pada penjara militer Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba. Selain karena pengamanannya yang superketat, penjara itu terkenal karena reputasi buruk dalam menggunakan berbagai metode penyiksaan ketika petugasnya menginterogasi tahanan terorisme. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar juga menganggap perpanjangan masa penangkapan menyalahi ”konsep penangkapan”.

Menurut dia, masa penangkapan itu hanya ”transisi” yang seharusnya berlangsung singkat. Di masa penangkapan, polisi harus secepatnya mencari bukti apakah seseorang melakukan atau merencanakan tindak pidana. Jika ada bukti, segera ditingkatkan ke penyidikan. ”Kalau tidak ada, ya, harus dibebaskan,” ucap Haris. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga memperingatkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan selama periode penangkapan yang diperpanjang. Komisioner Komnas HAM Manager Nasution mengatakan, dengan masa penangkapan tujuh hari saja, jumlah orang yang tewas di tangan Detasemen Khusus 88 Antiteror tak kurang dari 100 orang.

Padahal mereka belum tentu bersalah. ”Apalagi kalau sampai 30 hari,” ujar Manager Nasution, Kamis pekan lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Brigadir Jenderal Agus Riyanto menepis kecurigaan para aktivis. Menurut dia, masa penangkapan tujuh hari sering tidak cukup untuk menentukan terduga terorisme bisa diproses hukum atau dilepaskan. Apalagi penangkapan tak selalu berlangsung di tengah kota dengan akses yang serba gampang. Agus mencontohkan penangkapan di tengah hutan Poso, Sulawesi Tengah. ”Perjalanan ke pusat kota memakan waktu tiga hari.

Artinya kami hanya punya sisa waktu empat hari.” Menurut Agus, polisi pun tak mau terduga teroris mati selama masa penangkapan. ”Itu merugikan kami karena informasi jaringannya tak bisa diungkap,” katanya. Perpanjangan masa penangkapan dan penahanan, menurut Muhammad Syafi’i, termasuk yang mendapat catatan dari Panitia Khusus DPR. Apalagi pemerintah mengajukan revisi di tengah iklim yang kurang berpihak. Ide revisi ini memang muncul sejak peristiwa bom Thamrin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *