Densus 88 Siap Gerak Demi Indonesia Maju

Densus 88 Siap Gerak Demi Indonesia Maju

Namun pembahasannya dimulai tak lama setelah kematian Siyono di tangan Densus 88. ”Kasus Siyono mengingatkan orang akan terduga teroris yang sebelumnya mati ditembak,” ujar Syafi’i. Anggota Densus 88 menangkap Siyono pada 9 Maret lalu. Polisi menuduh dia sebagai kepala gudang senjata jaringan teroris Jamaah Islamiyah. Empat hari kemudian, Siyono ”pulang” ke keluarga di Klaten, Jawa Tengah, tanpa nyawa.

Menurut polisi, Siyono mencoba kabur dalam perjalanan menuju penyimpanan senjata di sekitar Candi Prambanan. Kala itu kepala Siyono terbentur benda tumpul ketika berkelahi dengan aparat pengawal. Namun hasil autopsi menunjukkan hal berbeda. Kematian Siyono diduga akibat patahan tulang iga yang menusuk saraf jantung. Memang di kepala Siyono ada luka lebam, tapi otaknya masih putih tanpa bekas perdarahan. Di tangan Siyono tak ada pula bekas luka yang menunjukkan ia pernah melawan aparat.

Di samping perpanjangan masa penangkapan, menurut Syafi’i, catatan anggota Panitia Khusus DPR berkaitan dengan kriminalisasi atas ucapan yang dianggap polisi mempromosikan terorisme, tak adanya jaminan hak asasi bagi terduga teroris, dan tak adanya kompensasi untuk korban salah tangkap. Sejumlah anggota Panitia Khusus juga mempersoalkan ”stempel” teroris yang hanya dipakai untuk pelaku kekerasan dari kalangan Islam. Keberatan soal stigmatisasi itu, menurut Syafi’i, antara lain disampaikan anggota Panitia Khusus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Gerindra.

Mereka mempertanyakan mengapa kekerasan oleh kelompok bersenjata di Papua, yang menewaskan aparat dan warga sipil, tak digolongkan sebagai aksi terorisme. ”Kami ingin definisi standar karena di RUU itu tak memadai,” ucap Syafi’i. Pemerintah tak menampik adanya potensi penyalahgunaan wewenang selama masa penangkapan yang diperpanjang. ”Itu yang akan kami coba sempurnakan dalam undang-undang ini,” kata Dhahana Putra. Menurut dia, pemerintah pun terbuka dengan berbagai masukan dan keberatan DPR.

”Rancangan ini sangat fleksibel untuk dibahas. Kami siap memberi argumentasi dan mencari titik temu,” ujar Dhahana.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *